PEMPROV KALTENG BERUPAYA KERAS UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN.

  • Nov 29, 2023
  • M. HASAN BASRI, S.Pi

Sinergitas dan Fokus, Upaya Pemprov Menanggulangi Kemiskinan di Kalteng 

PALANGKA RAYA-BIRO ADPIM.  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Sinergitas dari berbagai pihak dan stakeholder mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan. 

"Mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait," kata Wakil.Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Eka Hapakat, Selasa (28/11/2023). 

Makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat, serta didukung potensi sumber daya alam yang melimpah diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

"Melalui upaya-upaya mensinergikan semua program-program dari pusat dan daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan," harapnya. 

Dampak Covid-19 turut membuat tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah meningkat hingga mencapai angka 5,28 persen pada tahun 2022 atau sebanyak 145.100 jiwa.

Dari data tahun 2020 yang terjadinya Covid-19, tingkat kemiskinan provinsi saat ini masih di atas tahun 2020 yang sebesar 4,82 persen.

Namun berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah turun ke angka 5,11 persen atau sebanyak 142.170 jiwa dan berada di bawah capaian nasional yang sebesar 9,36 persen.

Sedangkan untuk tingkat kemiskinan ekstrem, berdasar data tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan menjadi 0,35 persen, dibanding tahun 2022 yang sebesar 1,15 persen. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional tahun 2023 yang sebesar 1,12 persen.

"Walau mengalami penurunan, namun hal ini jangan mengendorkan upaya kita dalam penanganan kemiskinan," ungkap Wagub Edy Pratowo. 

Arahan terbaru Wakil Presiden RI terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu, pemerintah daerah agar memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, data BNBA P3KE (By Name By Address - Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) agar digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Serta mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial. (ira/bow)